Dasar Hukum
Informasi publik merupakan hak publik, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan sejumlah undang-undang.
- UUD 1945
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan yang Dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga
| No. | Peraturan | |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat |
| 2 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Lihat |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik | Lihat |
| 5 | Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Lihat |
| 6 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan | Lihat |
| 7 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Lihat |
| 8 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | Lihat |